Permasalahan Pra Keberangkatan Buruh Migrant

“ Pahlawan devisa” sebutan yang membanggakan ini ditujukan kepada pada buruh migrant Indonesia, atau yang sering disebut sebagai TKI, Namun pada kenyataan nya nasib mereka tidaklah seindah atau semulia julukannya. Berbagai permasalahan yang berkenaan dengan buruh migrant masih sangatlah sering terjadi, salah satunya adalah permasalahan pra keberangkatan bagi buruh migran.

Jika kita berbicara tentang permasalahan pra keberangkatan bagi buruh migran, tentunya hal ini tidaklah dapat dipisahkan dengan sebab – sebab atau faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berangkat bekerja diluar negeri.

Perlindungan dan Penyadaran hukum bagi buruh

Kondisi perburuhan di Indonesia, Sejak zaman orde baru hingga saat ini belumlah menunjukkan perubahan yang sangat berarti, Ditengah dominasi Imperialisme di negeri ini melalui rezim bonekanya SBY – Kalla menjadikan kaum buruh di Indonesia menjadi kaum yang ditindas dan dipinggirkan oleh sistem kapitalistik yang ada di Indonesia. Penindasan dan eksploitasi tersebut dilakukan melalui kebijakan – kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh rezim yang berkuasa.

Hukum Perburuhan

Hukum Perburuhan

Oleh Deva Permana

Hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara buruh dengan majikannya. Fungsi dari hukum perburuhan ini adalah untuk melindungi kepentingan buruh/pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikannya, Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya watak dasar dari pengusaha adalah ingin memperoleh keuntungan yang besar dan lebih besar lagi, Dan biasanya pengusaha menggunakan segala macam cara untuk memperoleh keinginannya tersebut. Mulai dari menekan upah pekerja, tidak memenuhi hak – hak normative buruh, memakai sistem outsourcing, melakukan pelarangan bagi buruh untuk berorganisasi dsb.

Peraturan tentang perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu berkenaan dengan perselisihan perburuhan diatur dalam UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mulai diberlakukan sejak 14 Januari 2006.dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perburuhan/ketenagakerjaan.